PURWOREJO, suaramerdeka.com - Kesetaraan gender di Indonesia, kendati sudah mengalami perkembangan tapi belum sesuai dengan harapan. Mayoritas kaum perempuan masih sering termarginalkan dalam relasi sosial, bahkan cenderung menjadi obyek kebijakan.

Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Provinsi Jawa Tengah Khizanaturrohmah SAg saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferenci Cabang (Konfercab) Fatayat Purworejo di Gedung Pertemuan Jati Indah, Minggu (4/11).

Acara itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs H Bambang Aryawan MM, Ketua PCNU KH Hamid AK SPd I, Ketua PC GP Ansor KHR Mahfudz Chamid, Wakil Ketua DPRD H Muh Dahlan SE, Dansatkorcab Banser Daryanto, dan sejumlah tamu undangan dari organisasi perempuan dan kepemudaan.

Menurut Khizanaturrohmah, ada lima persoalan besar yang sampai sekarang masih membelenggu kesetaraan kaum perempuan. Pertama, kemiskinan di mana banyak kaum perempuan yang tidak bisa berdaya karena persoalan kemiskinan yang melilit.

Kedua, sambungnya, adalah masalah pendidikan. Mayoritas perempuan di Indonesia belum bisa mengakses pendidikan yang layak. Rata-rata masih berpendidikan rendah, sehingga dampaknya terhadap kiprah perempuan yang belum cukup mewarnai sektor-sektor publik.

Ketiga adalah layanan kesehatan. Banyak kaum perempuan, terutama yang berada di pelosok pedesaan yang belum bisa mengakses layanan kesehatan secara memadahi. Akibat paling nyata terhadap jumlah kematian ibu hamil yang masih tinggi.

Persoalan keempat, sambungnya, adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data yang dimiliki Fatayat, 82 persen dari kasus KDRT yang terjadi ternyata korbannya perempuan. "Ini menjadi fokus yang digarap Fatayat, yaitu terus menekan angka KDRT," katanya.

Terakhir adalah masalah keterwakilan kaum perempuan di ranah politik. Di Provinsi Jawa Tengah, keterwakilannya hanya 18 persen. Padahal undang-undang mengamanatkan 30 persen. "Jumlah pemilih mayoritas di Indonesia adalah kaum perempuan. Tapi jumlah wakil perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih minoritas. Keterwakilan perempuan ini juga akan terus kami dorong supaya sesuai dengan undang-undang," tandasnya.

( Nur Kholiq / CN32 / JBSM )

PURWOREJO-Sebagai aksi solidaritas atas penembakan  guru mengaji warga Sidoarjo, Jatim, Riyadhus Sholikhin, puluhan anggota Ansor dan Banser mendatangi Polres Purworejo, Jumat (4/11). Tuntutan mereka,  polisi yang menembak pria yang sehari-hari sopir pabrik dan pedagang tempe itu segera diproses hukum.

Hadir dalam aksi tersebut antara lain Ketua PC GP Ansor HR Mahfudz Chamid (Gus Afud) dan Ketua Satkorcab Banser Daryanto. Semula mereka berkumpul di halaman Masjid Agung Alun-alun Purworejo. Kemudian bergerak menuju Mapolres yang berjarak hanya beberapa ratus meter dengan berjalan kaki.

Ketika sampai halaman Mapolres, lima orang diminta masuk ke ruang kerja Kapolres untuk berdialog, dan lainnya berorasi di halaman. Aksi tersebut berjalan sejuk dan tertib. Kendati demikian, sejumlah polisi mengamankannya cukup ketat.

Pelanggaran HAM

Ketua Satkorcab Banser dalam orasinya meminta polisi untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus penembakan tersebut. Sebab itu merupakan kasus pelanggaran HAM dan menyangkut nyawa seseorang. ‘’Ini gerakan nasional yang berlangsung sampai tingkat kabupaten,’’ katanya.

Dia mengatakan, aksi itu merupakan solidaritas terhadap kasus penembakan. ‘’Kami bukan orang-orang zalim yang akan menghukum orang yang salah. Kami hanya meminta pelaku penembakan segera diproses dan berdoa bagi yang ditembak  semoga diampuni dosa-dosanya,’’ imbuhnya.

Ketua IPNU Ahmad Naufa Khoirul Faizundalam kesempatan yang sama juga mendesak siapa pun pelaku penembakan untuk ditindak tegas. Walau polisi, harus diberi hukuman setimpal. ‘’Itu tidak akan mengurangi citra polisi,’’ tandasnya.

Kapolres AKBP Priyo Waseso SSi MPP ketika menemui para demonstran menjelaskan, penanganan kasus itu sudah diserahkan ke Polda Jatim. Sejalan dengan itu Kapolda Jatim juga sudah meminta maaf atas insiden penembakan tersebut. ‘’Kita percayakan kepada beliau (Kapolda Jatim) bahwa kasusnya tetap akan diproses hukum,’’ katanya. (yon-55)

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo resmi dilantik. Dalam kesempatan itu Ahmad Naufa Khoirul Faizun dilantik sebagai ketua IPNU sedangkan Rekanita Aniroh dilantik sebagai ketia IPPNU periode 2011-2013.

Prosesi pelantikan Pengurus Cabang IPNU IPPNU yang dilaksanakan di Aula UPT P&K Kecamatan Bayan tersebut dihadiri oleh Pengurus Wilayah IPNU & IPPNU Jawa Tengah, Kepala Dinas P danK , Polres  Dandim 0708, Ketua Tanfidziyah NU perwakilan Badan Otonom, Ormas, Parpol dan organisasi kemahasiswaan serta kader Anak Cabang, Ranting dan Komisariat IPNU IPPNU se Kabupaten Purworejo. 

Selain prosesi pelantikan, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan  Seminar Kewirausahaan oleh H Bukhori, pengusaha dari Jogjakarta.

Dalam sambutannya  Drs. Bambang Aryawan, M.Pd mewakili Bupati Purworejo berpesan bahwa Sebagai organisasi kader, IPNU IPPNU dituntut untuk ikut berperan dalam membangun kesadaran berwirausaha bagi para generasi muda. Hal ini sangat penting sebagai bekal generasi muda menghadapi era Globalisasi.

"Secara pribadi saya berpesan supaya kader IPNU-IPPNU tidak mudah menyerah dalam berusaha, karena kegagalan adalah langkah yang harus dilalui bagi orang-orang yang ingin sukses,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua aPC IPNU Puworejo Ahmad Naufa Khoirul Faizun saat memberi sambutan.

“Ada dua hal penting yang kiranya kedepan akan menjadi prioritas IPNU dan IPPNU. Dua hal tersebut sesuai dengan tema Pelantikan dan Rakercab Tahun ini yaitu: merumuskan kemandirian organisasi  yang berbasis pengetahuan dan wirausaha. Pengetahuan dan kewirausahaan inilah yang kedepan akan kita galakkan supaya kader betul-betul bisa mandiri, minimal mandiri secara pribadi yang bagi kader IPNU mencakup 3 hal yaitu perut, bensin dan pulsa,” katanya, yang disambut tawa para hadirin.

Mufti Rosyadi selaku ketua panitia ketika ditemui menyampaikan bahwa selain pelantikan dan seminar wirausaha, sorenya juga dilaksanakan rapat kerja cabang untuk merumuskan bersama agenda kerja yang akan dijalankan oleh organisasi selama dua tahun kedepan. "Dari rakercab inilah kami akan menentukan langkah kerja sesuai dengan potensi dan aspirasi dari kader didaerah, karena peserta yang menyusun program kerja ini adalah representasi dari kader yang ada di PAC, Ranting dan Komisariat,” tuturnya.